JDIH

Peraturan Menteri 10 tahun 2024, PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri NOMOR 9 tahun 2024, TATA CARA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG YANG MASUK ATAU KELUAR WILAYAH INDONESIA

Peraturan Menteri NOMOR 5 tahun 2024, PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Menteri NOMOR 4 tahun 2024, PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPALA DAERAH PROVINSI DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Menteri NOMOR 3 tahun 2023, TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI / KABUPATEN /KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Menteri NOMOR 1 tahun 2023, TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Peraturan Menteri 77 tahun 2020, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Menteri 57 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Menteri 56 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG TIM PERCEPATAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA TATA CARA IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri 54 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Menteri 48 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

Peraturan Menteri 47 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH

Peraturan Menteri 27 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Peraturan Menteri 28 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri 25 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peraturan Menteri 17 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Peraturan Menteri 16 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Menteri 13 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri 12 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Peraturan Menteri 9 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Menteri 7 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH

Peraturan Menteri 6 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI DAERAH

Peraturan Menteri 1 tahun 2021, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021

Peraturan Menteri 34 ,9 tahun 2015, KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

Peraturan Menteri 19 tahun 2017, PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH