Kategori

Nomor

Tahun

Judul

No Judul Dokumen Info
76
Peraturan Menteri 2 tahun 2016, KARTU IDENTITAS ANAK
Status Dokumen : Berlaku
Detail
77
Peraturan Menteri 1 tahun 2016, PENGELOLAAN ASET DESA
Status Dokumen : Berlaku
Detail
78
Peraturan Menteri 20 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
79
Peraturan Menteri 18 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Status Dokumen : Berlaku
Detail
80
Peraturan Menteri 19 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
81
Peraturan Menteri 17 tahun 2014, LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
Status Dokumen : Berlaku
Detail
82
Peraturan Menteri 16 tahun 2014, SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Status Dokumen : Berlaku
Detail
83
Peraturan Menteri 15 tahun 2014, PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
84
Peraturan Menteri 12 tahun 2014, PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
85
Peraturan Menteri 13 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
86
Peraturan Menteri 11 tahun 2014, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
87
Peraturan Menteri 9 tahun 2014, PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Status Dokumen : Berlaku
Detail
88
Peraturan Menteri 6 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM
Status Dokumen : Berlaku
Detail
89
Peraturan Menteri 7 tahun 2014, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
90
Peraturan Menteri 8 tahun 2014, SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Status Dokumen : Berlaku
Detail
91
Peraturan Menteri 5 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
92
Peraturan Menteri 3 tahun 2014, PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
Status Dokumen : Berlaku
Detail
93
Peraturan Menteri 4 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
94
Peraturan Menteri 2 tahun 2014, PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
95
Peraturan Menteri 1 tahun 2014, PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
96
Peraturan Menteri 17 tahun 2007, Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Status Dokumen : Berlaku
Detail
97
Peraturan Menteri 17 tahun 2007, Pedoman Teknis Pengelolaan Barng Milik Daerah
Status Dokumen : Berlaku
Detail
98
Peraturan Menteri 5 tahun 2012, BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
99
Peraturan Menteri 3 tahun 2012, Batas Daerah Kabupaten Gianyar Dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali
Status Dokumen : Berlaku
Detail
100
Peraturan Menteri 2 tahun 2012, Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Status Dokumen : Berlaku
Detail