JDIH
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Beranda
Profil
Tentang JDIH
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Galeri
Produk Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Berita
JDIH
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Beranda
Profil
Tentang JDIH
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Produk Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Berita
Beranda
Peraturan Perundang-Undangan
PERATURAN MENTERI
Kategori
Undang-undang Dasar
Ketetapan MPR
UNDANG-UNDANG
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
PERATURAN MENTERI
Keputusan Menteri
Peraturan Bersama
PERATURAN DAERAH PROVINSI
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KEPUTUSAN GUBERNUR
Peraturan Walikota
Peraturan Bupati
Rancangan Peraturan Daerah
MOU Antar Daerah
Peraturan Desa
Surat Edaran
Nomor
Tahun
Judul
Cari
2025
2024
2023
2021
2020
2017
2016
2015
2014
2012
2007
No
Judul Dokumen
Info
1
PERATURAN MENTERI 20 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
2
PERATURAN MENTERI 19 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
3
PERATURAN MENTERI 18 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
4
PERATURAN MENTERI 17 tahun 2014, LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
5
PERATURAN MENTERI 16 tahun 2014, SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
6
PERATURAN MENTERI 15 tahun 2014, PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
7
PERATURAN MENTERI 13 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
8
PERATURAN MENTERI 12 tahun 2014, PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
9
PERATURAN MENTERI 11 tahun 2014, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
10
PERATURAN MENTERI 9 tahun 2014, PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
11
PERATURAN MENTERI 8 tahun 2014, SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
12
PERATURAN MENTERI 7 tahun 2014, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
13
PERATURAN MENTERI 6 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
14
PERATURAN MENTERI 5 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
15
PERATURAN MENTERI 4 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
16
PERATURAN MENTERI 3 tahun 2014, PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
17
PERATURAN MENTERI 2 tahun 2014, PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
18
PERATURAN MENTERI 1 tahun 2014, PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
