JDIH
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Beranda
Profil
Tentang JDIH
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Galeri
Produk Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Berita
JDIH
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Beranda
Profil
Tentang JDIH
Visi dan Misi
Tugas dan Fungsi
Produk Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Berita
Beranda
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri
Kategori
Undang-undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri
Keputusan Menteri
Peraturan Bersama
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Peraturan Daerah Kota
Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Keputusan Gubernur
Peraturan Walikota
Peraturan Bupati
Rancangan Peraturan Daerah
MOU Antar Daerah
Peraturan Desa
Surat Edaran
Nomor
Tahun
Judul
Cari
2025
2024
2023
2021
2020
2017
2016
2015
2014
2012
2007
No
Judul Dokumen
Info
1
Peraturan Menteri 20 tahun 2016, PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP III
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
2
Peraturan Menteri 19 tahun 2016, PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
3
Peraturan Menteri 18 tahun 2016, PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
4
Peraturan Menteri 17 tahun 2016, PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
5
Peraturan Menteri 16 tahun 2016, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
6
Peraturan Menteri 15 tahun 2016, PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
7
Peraturan Menteri 14 tahun 2016, PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 201 1 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
8
Peraturan Menteri 13 tahun 2016, EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
9
Peraturan Menteri 12 tahun 2016, PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
10
Peraturan Menteri 11 tahun 2016, PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
11
Peraturan Menteri 10 tahun 2016, PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
12
Peraturan Menteri 9 tahun 2016, PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
13
Peraturan Menteri 8 tahun 2016, PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
14
Peraturan Menteri 7 tahun 2016, PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
15
Peraturan Menteri 6 tahun 2016, PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
16
Peraturan Menteri 5 tahun 2016, BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
17
Peraturan Menteri 4 tahun 2016, BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
18
Peraturan Menteri 3 tahun 2016, BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
19
Peraturan Menteri 2 tahun 2016, KARTU IDENTITAS ANAK
Status Dokumen :
Berlaku
Detail
20
Peraturan Menteri 1 tahun 2016, PENGELOLAAN ASET DESA
Status Dokumen :
Berlaku
Detail