JDIH

PERATURAN PRESIDEN 20 tahun 2018, PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

PERATURAN PRESIDEN 19 tahun 2018, PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE ON DISASTER MANAGEMENT ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES)

PERATURAN PRESIDEN 18 tahun 2018, PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN

PERATURAN PRESIDEN 17 tahun 2018, PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTU

PERATURAN PRESIDEN 16 tahun 2018, PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN 15 tahun 2018, PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

PERATURAN PRESIDEN 14 tahun 2018, PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

PERATURAN PRESIDEN 13 tahun 2018, PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

PERATURAN PRESIDEN 12 tahun 2018, INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

PERATURAN PRESIDEN 11 tahun 2018, INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

PERATURAN PRESIDEN 10 tahun 2018, INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

PERATURAN PRESIDEN 9 tahun 2018, TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN/ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

PERATURAN PRESIDEN 8 tahun 2018, TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET

PERATURAN PRESIDEN 7 tahun 2018, BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERATURAN PRESIDEN 6 tahun 2018, PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

PERATURAN PRESIDEN 5 tahun 2018, PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

PERATURAN PRESIDEN 4 tahun 2018, BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN PRESIDEN 3 tahun 2018, PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

PERATURAN PRESIDEN 1 tahun 2018, HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PERATURAN PRESIDEN 2 tahun 2018, KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019