|
1
|
PERATURAN PEMERINTAH
75 tahun 2011,
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
2
|
PERATURAN PEMERINTAH
74 tahun 2011,
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
3
|
PERATURAN PEMERINTAH
56 tahun 2011,
PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
4
|
PERATURAN PEMERINTAH
51 tahun 2011,
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
5
|
PERATURAN PEMERINTAH
49 tahun 2011,
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
6
|
PERATURAN PEMERINTAH
46 tahun 2011,
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
7
|
PERATURAN PEMERINTAH
44 tahun 2011,
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
8
|
PERATURAN PEMERINTAH
43 tahun 2011,
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA
PERSEROAN TERBATAS
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
9
|
PERATURAN PEMERINTAH
41 tahun 2011,
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
10
|
PERATURAN PEMERINTAH
40 tahun 2011,
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
11
|
PERATURAN PEMERINTAH
36 tahun 2011,
JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH
HAKIM AGUNG DAN HAKIM
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
12
|
PERATURAN PEMERINTAH
38 tahun 2011,
SUNGAI
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
13
|
PERATURAN PEMERINTAH
37 tahun 2011,
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
14
|
PERATURAN PEMERINTAH
34 tahun 2011,
TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,
DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
15
|
PERATURAN PEMERINTAH
32 tahun 2011,
MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK,
SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
16
|
PERATURAN PEMERINTAH
30 tahun 2011,
PINJAMAN DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
17
|
PERATURAN PEMERINTAH
28 tahun 2011,
PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM
DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
18
|
PERATURAN PEMERINTAH
25 tahun 2011,
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
19
|
PERATURAN PEMERINTAH
24 tahun 2011,
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
20
|
PERATURAN PEMERINTAH
23 tahun 2011,
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA
KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
21
|
PERATURAN PEMERINTAH
1 tahun 2011,
PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
22
|
PERATURAN PEMERINTAH
22 tahun 2011,
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
23
|
PERATURAN PEMERINTAH
8 tahun 2011,
ANGKUTAN MULTIMODA
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
24
|
PERATURAN PEMERINTAH
7 tahun 2011,
PELAYANAN DARAH
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
|
25
|
PERATURAN PEMERINTAH
2 tahun 2011,
PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
