Logo

JDIH Provinsi Sumatera Selatan

Memuat...

Pencarian Lanjut

Temukan produk hukum dengan filter yang lebih spesifik dan akurat.

Reset

Hasil Pencarian

6082 Dokumen ditemukan
PERATURAN DAERAH PROVINSI TH 2011 Berlaku

Perubahan kedua atas perubahan daerah nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah

Nomor: 2
620 Dilihat

Detail
PERATURAN WALIKOTA TH 2011 Berlaku

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Nomor: 1
799 Dilihat

Detail
PERATURAN WALIKOTA TH 2011 Berlaku

Pajak Air Tanah

Nomor: 2
787 Dilihat

Detail
PERATURAN WALIKOTA TH 2010 Berlaku

Pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus korps pegawai republik indonesia (kopri) palembang

Nomor: 3
861 Dilihat

Detail
PERATURAN WALIKOTA TH 2010 Berlaku

Perubahan atas peraturan daerah kota Palembang, Nomor 10 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kota palembang

Nomor: 2
1457 Dilihat

Detail
PERATURAN PEMERINTAH TH 2012 Berlaku

PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

Nomor: 9
659 Dilihat

Detail
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TH 2012 Berlaku

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan

Nomor: 5
542 Dilihat

Detail
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TH 2012 Berlaku

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 - 2015

Nomor: 4
514 Dilihat

Detail
UNDANG-UNDANG TH 2012 Berlaku

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor: 4
734 Dilihat

Detail
UNDANG-UNDANG TH 2012 Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE???S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

Nomor: 3
691 Dilihat

Detail