Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam Penunjukan Pelaksana Unit Layanan JDIH  pada  Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel  yaitu :

1.  Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik.

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan  Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.