Peraturan Perundang-Undangan | JDIH Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

JDIH
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Kategori

Nomor

Tahun

Judul

2025 2024 2023 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2012 2007

No	Judul Dokumen	Info
76	PERATURAN MENTERI 2 tahun 2015, PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015 Status Dokumen : Berlaku	Detail
77	PERATURAN MENTERI 1 tahun 2015, PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Status Dokumen : Berlaku	Detail
78	PERATURAN MENTERI 4 tahun 2016, BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Status Dokumen : Berlaku	Detail
79	PERATURAN MENTERI 3 tahun 2016, BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Status Dokumen : Berlaku	Detail
80	PERATURAN MENTERI 2 tahun 2016, KARTU IDENTITAS ANAK Status Dokumen : Berlaku	Detail
81	PERATURAN MENTERI 1 tahun 2016, PENGELOLAAN ASET DESA Status Dokumen : Berlaku	Detail
82	PERATURAN MENTERI 20 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
83	PERATURAN MENTERI 18 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Status Dokumen : Berlaku	Detail
84	PERATURAN MENTERI 19 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
85	PERATURAN MENTERI 17 tahun 2014, LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA Status Dokumen : Berlaku	Detail
86	PERATURAN MENTERI 16 tahun 2014, SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Status Dokumen : Berlaku	Detail
87	PERATURAN MENTERI 15 tahun 2014, PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
88	PERATURAN MENTERI 12 tahun 2014, PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
89	PERATURAN MENTERI 13 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Status Dokumen : Berlaku	Detail
90	PERATURAN MENTERI 11 tahun 2014, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
91	PERATURAN MENTERI 9 tahun 2014, PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Status Dokumen : Berlaku	Detail
92	PERATURAN MENTERI 6 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KOTA SUBULUSSALAM Status Dokumen : Berlaku	Detail
93	PERATURAN MENTERI 7 tahun 2014, PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN Status Dokumen : Berlaku	Detail
94	PERATURAN MENTERI 8 tahun 2014, SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Status Dokumen : Berlaku	Detail
95	PERATURAN MENTERI 5 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH Status Dokumen : Berlaku	Detail
96	PERATURAN MENTERI 3 tahun 2014, PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI Status Dokumen : Berlaku	Detail
97	PERATURAN MENTERI 4 tahun 2014, BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH Status Dokumen : Berlaku	Detail
98	PERATURAN MENTERI 2 tahun 2014, PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
99	PERATURAN MENTERI 1 tahun 2014, PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
100	PERATURAN MENTERI 17 tahun 2007, Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Status Dokumen : Berlaku	Detail

Showing 76 to 100 of 105 results

‹
1
2
3
4
5
›

Jl. Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135