Peraturan Perundang-Undangan | JDIH Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

JDIH
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Kategori

Nomor

Tahun

Judul

2025 2024 2023 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2012 2007

No	Judul Dokumen	Info
51	PERATURAN MENTERI 20 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Status Dokumen : Berlaku	Detail
52	PERATURAN MENTERI 18 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU Status Dokumen : Berlaku	Detail
53	PERATURAN MENTERI 19 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU Status Dokumen : Berlaku	Detail
54	PERATURAN MENTERI 17 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA Status Dokumen : Berlaku	Detail
55	PERATURAN MENTERI 16 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA Status Dokumen : Berlaku	Detail
56	PERATURAN MENTERI 12 tahun 2015, BATAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA Status Dokumen : Berlaku	Detail
57	PERATURAN MENTERI 11 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA Status Dokumen : Berlaku	Detail
58	PERATURAN MENTERI 15 tahun 2016, PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Status Dokumen : Berlaku	Detail
59	PERATURAN MENTERI 14 tahun 2016, PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 201 1 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
60	PERATURAN MENTERI 12 tahun 2016, PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 Status Dokumen : Berlaku	Detail
61	PERATURAN MENTERI 13 tahun 2016, EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
62	PERATURAN MENTERI 11 tahun 2016, PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II Status Dokumen : Berlaku	Detail
63	PERATURAN MENTERI 8 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
64	PERATURAN MENTERI 9 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
65	PERATURAN MENTERI 7 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
66	PERATURAN MENTERI 10 tahun 2016, PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
67	PERATURAN MENTERI 6 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
68	PERATURAN MENTERI 9 tahun 2016, PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN Status Dokumen : Berlaku	Detail
69	PERATURAN MENTERI 8 tahun 2016, PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL Status Dokumen : Berlaku	Detail
70	PERATURAN MENTERI 7 tahun 2016, PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Status Dokumen : Berlaku	Detail
71	PERATURAN MENTERI 6 tahun 2016, PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
72	PERATURAN MENTERI 5 tahun 2016, BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN Status Dokumen : Berlaku	Detail
73	PERATURAN MENTERI 5 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Status Dokumen : Berlaku	Detail
74	PERATURAN MENTERI 3 tahun 2015, BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Status Dokumen : Berlaku	Detail
75	PERATURAN MENTERI 4 tahun 2015, BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Status Dokumen : Berlaku	Detail

Showing 51 to 75 of 105 results

‹
1
2
3
4
5
›

Jl. Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135