Kategori

Nomor

Tahun

Judul

No Judul Dokumen Info
1
Peraturan Bersama 6 tahun 2020, PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, DAN KEPALA PERSEROAN TERBATAS JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2020, NOMOR KEP/62/II/2020, DAN NOMOR P/6/SP/2020 TENTANG TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
2
Peraturan Bersama 617,262,16 tahun 2018, HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019
Status Dokumen : Berlaku
Detail
3
Peraturan Bersama 707 , 256 , 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tahun 2017, HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018
Status Dokumen : Berlaku
Detail
4
Peraturan Bersama 25/SKB/V ,590-3167A ,34 tahun 2017, PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
Status Dokumen : Berlaku
Detail
5
Peraturan Bersama 01/SKB/M.PAN/4/2003 , 17 tahun 2003, PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Status Dokumen : Berlaku
Detail
6
Peraturan Bersama 186/PMK.07/2010,53 tahun 2010, TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
7
Peraturan Bersama 61, 68 , 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014 tahun 2014, PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
8
Peraturan Bersama PER.04/MEN/II/2010,17 tahun 2010 tahun 2010, PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Status Dokumen : Berlaku
Detail
9
Peraturan Bersama 127 /PMK.07/2012 ,53 TAHUN 2012 tahun 2012, PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
10
Peraturan Bersama 14, 51 tahun 2012, OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Status Dokumen : Berlaku
Detail
11
Peraturan Bersama 20,77 tahun 2012, PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
12
Peraturan Bersama 15/PMK.07/2014 ,10 TAHUN 2014 tahun 2014, TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
13
Peraturan Bersama 15 TAHUN 2010 ,162/MENKES/PB/I/2010 tahun 2010, PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
14
Peraturan Bersama 140-8698 ,954/KMK.07 NOMOR 116 , 01/SKB/M.PPN/12 tahun 2017, PENYELERASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Status Dokumen : Berlaku
Detail
15
Peraturan Bersama 188/MENKES/PB/I , 7 tahun 2011, PEDOMAN PELAKSANAN KAWASAN TANPA ROKOK
Status Dokumen : Berlaku
Detail
16
Peraturan Bersama 18 , 07/PRT/M/2009 ,19/PER/M.KOMINFO/03/2009 , 3/P/2009 tahun 2009, PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI
Status Dokumen : Berlaku
Detail
17
Peraturan Bersama 69 T, M.HH-08.AH.01.01., 60/M-DAG/PER/12/2009 , Per.30/MEN/XII/2009 NOMOR ; 10 TAHUN 2009 tahun 2009, PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA
Status Dokumen : Berlaku
Detail
18
Peraturan Bersama 43 TAHUN 2013 , 2 TAHUN 2013 tahun 2013, PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
19
Peraturan Bersama 9 ,8 tahun 2006, PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
Status Dokumen : Berlaku
Detail
20
Peraturan Bersama 79 ,PB.3 ,:MENHUT-11,:17/PRT/M NOMOR:8/SKB/X tahun 2014, TATA CARA PENYELESIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
21
Peraturan Bersama 182/6597/SJ , 15 ,153/KEP/2018 tahun 2018, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail