1
|
Peraturan Bersama
6 tahun 2020,
PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, DAN KEPALA PERSEROAN TERBATAS JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2020, NOMOR KEP/62/II/2020, DAN NOMOR P/6/SP/2020 TENTANG TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
2
|
Peraturan Bersama
617,262,16 tahun 2018,
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
3
|
Peraturan Bersama
707 , 256 , 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tahun 2017,
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
4
|
Peraturan Bersama
25/SKB/V ,590-3167A ,34 tahun 2017,
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
5
|
Peraturan Bersama
01/SKB/M.PAN/4/2003 , 17 tahun 2003,
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
6
|
Peraturan Bersama
186/PMK.07/2010,53 tahun 2010,
TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
7
|
Peraturan Bersama
61, 68 , 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014 tahun 2014,
PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
8
|
Peraturan Bersama
PER.04/MEN/II/2010,17 tahun 2010 tahun 2010,
PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
9
|
Peraturan Bersama
127 /PMK.07/2012 ,53 TAHUN 2012 tahun 2012,
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN
DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SEBAGAI PAJAK DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
10
|
Peraturan Bersama
14, 51 tahun 2012,
OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
11
|
Peraturan Bersama
20,77 tahun 2012,
PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
12
|
Peraturan Bersama
15/PMK.07/2014 ,10 TAHUN 2014 tahun 2014,
TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
13
|
Peraturan Bersama
15 TAHUN 2010 ,162/MENKES/PB/I/2010 tahun 2010,
PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
14
|
Peraturan Bersama
140-8698 ,954/KMK.07 NOMOR 116 , 01/SKB/M.PPN/12 tahun 2017,
PENYELERASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
15
|
Peraturan Bersama
188/MENKES/PB/I , 7 tahun 2011,
PEDOMAN PELAKSANAN KAWASAN TANPA ROKOK
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
16
|
Peraturan Bersama
18 , 07/PRT/M/2009 ,19/PER/M.KOMINFO/03/2009 , 3/P/2009 tahun 2009,
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
17
|
Peraturan Bersama
69 T, M.HH-08.AH.01.01., 60/M-DAG/PER/12/2009 , Per.30/MEN/XII/2009 NOMOR ; 10 TAHUN 2009 tahun 2009,
PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
UNTUK MEMULAI USAHA
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
18
|
Peraturan Bersama
43 TAHUN 2013 , 2 TAHUN 2013 tahun 2013,
PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
19
|
Peraturan Bersama
9 ,8 tahun 2006,
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
20
|
Peraturan Bersama
79 ,PB.3 ,:MENHUT-11,:17/PRT/M NOMOR:8/SKB/X tahun 2014,
TATA CARA PENYELESIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|
21
|
Peraturan Bersama
182/6597/SJ , 15 ,153/KEP/2018 tahun 2018,
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN
Status Dokumen :
Berlaku
|
Detail
|