Pencarian Lanjut

Temukan produk hukum dengan filter yang lebih spesifik dan akurat.

Judul / Kata Kunci

Nomor

Tahun

Kategori (Maksimal 4)

Reset

Hasil Pencarian

6045 Dokumen ditemukan

KETETAPAN MPR TH 1998 Berlaku

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Nomor: NOMOR XI/MPR

2176 Dilihat

Detail

KETETAPAN MPR TH 2000 Berlaku

SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor: NOMOR III/MPR

1272 Dilihat

Detail

KETETAPAN MPR TH 2002 Berlaku

REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002

Nomor: NOMOR VI/MPR

1858 Dilihat

Detail

KETETAPAN MPR TH 2002 Berlaku

REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Nomor: No.II/MPR

920 Dilihat

Detail

KETETAPAN MPR TH 2001 Berlaku

LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I TAHUN 2001

Nomor: NOMOR X/MPR

1082 Dilihat

Detail

KETETAPAN MPR TH 2000 Berlaku

LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000

Nomor: NOMOR VIII/MPR

981 Dilihat

Detail

KETETAPAN MPR TH 2001 Berlaku

PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Nomor: NOMOR IX/MPR

1019 Dilihat

Detail

PERATURAN PRESIDEN TH 2019 Berlaku

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

Nomor: 17

870 Dilihat

Detail

PERATURAN PRESIDEN TH 2019 Berlaku

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OI9

Nomor: 16

817 Dilihat

Detail

PERATURAN PRESIDEN TH 2019 Berlaku

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor: 14

796 Dilihat

Detail

JDIH Provinsi Sumatera Selatan

Pencarian Lanjut

Hasil Pencarian

PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002

REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I TAHUN 2001

LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000

PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2OI9

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kirim Feedback