Logo

JDIH Provinsi Sumatera Selatan

Memuat...

Pencarian Lanjut

Temukan produk hukum dengan filter yang lebih spesifik dan akurat.

Reset

Hasil Pencarian

6045 Dokumen ditemukan
PERATURAN MENTERI TH 2017 Berlaku

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH

Nomor: 19
782 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2017 Berlaku

BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor: 20
829 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2017 Berlaku

BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 18
748 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2017 Berlaku

BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 15
721 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2017 Berlaku

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Nomor: 12
670 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2017 Berlaku

BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 14
661 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2017 Berlaku

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Nomor: 11
721 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2017 Berlaku

PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

Nomor: 9
777 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2017 Berlaku

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor: 10
682 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2017 Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

Nomor: 7
588 Dilihat

Detail