Logo

JDIH Provinsi Sumatera Selatan

Memuat...

Pencarian Lanjut

Temukan produk hukum dengan filter yang lebih spesifik dan akurat.

Reset

Hasil Pencarian

132 Dokumen ditemukan
PERATURAN PRESIDEN TH 2016 Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS

Nomor: 15
616 Dilihat

Detail
PERATURAN PRESIDEN TH 2016 Berlaku

TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Nomor: 16
696 Dilihat

Detail
PERATURAN PRESIDEN TH 2016 Berlaku

PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA

Nomor: 14
687 Dilihat

Detail
PERATURAN PRESIDEN TH 2016 Berlaku

PENGESAHANASEANMULTILATERALAGREEMENTONTHEFULL LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARAPENUMPANG), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAIKEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGADAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTHFREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN)

Nomor: 12
685 Dilihat

Detail
PERATURAN PRESIDEN TH 2016 Berlaku

PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARANEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY POINTS IN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK)

Nomor: 13
657 Dilihat

Detail
PERATURAN PRESIDEN TH 2016 Berlaku

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Nomor: 11
662 Dilihat

Detail
PERATURAN PRESIDEN TH 2016 Berlaku

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

Nomor: 9
588 Dilihat

Detail
PERATURAN PRESIDEN TH 2016 Berlaku

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU

Nomor: 10
670 Dilihat

Detail
PERATURAN PRESIDEN TH 2016 Berlaku

SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Nomor: 7
610 Dilihat

Detail
PERATURAN PRESIDEN TH 2016 Berlaku

KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL

Nomor: 8
575 Dilihat

Detail