Wagub Sumsel Optimis Turunkan Angka Kemiskinan Hingga Satu Digit
Palembang, sumselprov.go.id - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya memiliki tekad yang kuat serta optimis dapat menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit atau turun 3 persen dalam lima tahun mendatang.
"Setelah kami dilantik, Kami punya tekad menurunkan angka kemiskinan hingga tiga persen. Ini tentu tidak mudah, sebab itulah kami mulai, Insya Allah, bisa," kata Mawardi pada acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumatra Selatan", di Pendopo Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (4/2/2019).
Dengan kekayaan alam melimpah yang ada di Sumsel, dirinya optimis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang ada juga sangat besar untuk itu. Terlebih lagi program-program nasional juga mendorong pengurangan tingkat kemiskinan.
"Salah satunya adalah Program Dana Desa, Rp1 miliar untuk satu desa. Di Sumsel sendiri terdapat 2.583 desa yang tersebar di 2016 kecamatan,” terangnya
Mawardi mengungkapkan angka kemiskinan di Sumsel masih tinggi sekitar 12,6 persen dari 8,1 juta penduduk, di atas angka rata-rata nasional padahal, pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 6,14 persen.
“Setelah kami lihat, yang menikmati pertumbuhann ekonomi di Sumsel ini, adalah kalangan menengah ke atas, bukan kalangan menengah ke bawah yang meningkat,” ungkapnya.
Mawardi akan melakukan perubahan sejumlah kebijakan, yang nantinya diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat Sumsel.
"Untuk itu kebijakan kami ubah seperti pegawai yang S3 internasional kami kurangi, anggaran 2018 dan 2019 ini kita arahkan ke infrastruktur desa-desa sampai pelosok. Rp1,5 triliun kita anggarkan untuk pembanguann infrastruktur desa dan kami juga mencadangkan Rp500 miliar untuk membantu kabupaten/kota membangun infrastruktur yang ada," sebutnya.
Mawardi menilai, dana desa yang digulirkan pemerintah pusat telah memberikan manfaat sangat besar. Sudah banyak pembangunan yang menggunakan dana desa tapi yang harus dilakukan adalah pengawasan agar dana desa tidak salah arah agar yang dibangun benar-benar infrastruktur untuk warga desa.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, Pemanfaatan dana Desa untuk peningkatan produktifitas Desa masuk dalam 7 Nawacita Presiden- Wakil Presiden. Wujud konkrit yang dijalankan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penggunaan dana desa harus dikawal bersama agar penggunaannya sesuai koridor aturan yang ditetapkan, serta prioritas penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di Desa.
Bahkan, lanjut Anwar, sejak 2017 dari prioritas penggunaan dana desa menyaratkan kepada para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik di ruang terbuka terkait Dana Desa.
"Terkait pengaduan terhadap penggunaan bantuan dana desa, masyarakat bisa menyampaikan informasi atau aduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Call Center 1500040", tegasnya.
Selain Wagub, hadir juga sebagai narasumber dalam FMB 9 hasil kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kantor Staf Presiden, kali ini antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi, dan Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaf, Direktur Pengelolaan Media, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Siti Meiningsih, Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Jon Kenedy serta para pimpinan redaksi media cetak dan online.
MC Diskominfo Prov. Sumsel/ TM/All Team