Wagub Sumsel Minta OPD Dukung Pengarusutamaan Gender
Palembang, sumselprov.go.id-Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya menghimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel agar kedepan mengalokasikan dan mensinkronkan sebagian program kerja dengan pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) demi terwujudnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumsel.
Mawardi Yahya menilai, pelaksanaan pengarusutamaan Gender akan tercapai efektif jika dijalankan dan didukung semua stakeholder, bukan hanya pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semata.
"Ini tidak bisa hanya dengan kata-kata, tetapi harus terlaksana dan tercermin dalam program kerja setiap OPD. Kedepan harapan saya setiap OPD mengalokasikan serta mensinkronkan program kerja yang seiring sejalan dengan gender dan perlindungan anak," ungkapnya.
Hal ini disampaikan Mawardi Yahya saat memimpin rapat verifikasi terhadap pengisian formulir/instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG), pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumsel, berlangsung di ruang rapat Bina Praja, Pemprov Sumsel, Selasa (28/1/2020).
Wagub Mawardi Yahya mencontohkan bahwa disetiap OPD tentu memiliki Darmawanita Persatuan yang seyogyanya diberdayakan oleh setiap OPD. "Apa yang saya maksud diberdayakan artinya ada fasilitas yang disiapkan di masing- masing kantor OPD," ujarnya.
Dia menjelaskan, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan pelayanan pada setiap komunitas masyarakat yang ada di Sumsel, termasuk dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Kalau program kerja OPD tercermin dengan program yang berpihak kepada gender ataupun perlindungan anak tentu program tersebut akan berhasil terlaksana dengan baik," tegasnya.
Sementara itu, Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, Fitriana memaparkan tentang tujuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarustamaan gender diantaranya mendorong terwujudnya pembangunan yang responsive gender secara sistematis dan berkelanjutan.
Kemudian, terlindungnya perempuan dan anak dari tindak kekerasan sejalan dengan RPJMN 2019-2023, serta untuk mengetahui keberhasilan program kerja dan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan pengarustamaan gender.
Hadir pada rapat tersebut Inspektur Provinsi Sumsel, Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel DR. Aufa Syahrizal, S.P, M.Sc., Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel Dra. Hj. Neng Muhaibah, MM., serta para perwakilan OPD lainnya.
Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.