Wagub Mawardi Yahya Minta Peran Semua Pihak Tingkatkan Perekonomian Di Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya mengatakan Pemprov Sumsel sedang melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui UKM.
Oleh karena itu, Ia berharap dana desa dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan, dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan di daerah perbatasan sampai ke seluruh Sumsel.
”Kami berharap dana desa nantinya bukan untuk infrastruktur saja, melainkan harapan kami 60%nya dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di desa tersebut,” ujar Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya menjadi Narasumber saat Rakerda Kejaksaan se-Sumsel dengan Materi “Peran Kejaksaan dalam Menciptakan Iklim Investasi di Sumsel, Ramah dan Menguntungkan” yang diselenggarakan oleh Kejati Sumsel di Aula Kantor Kejati Sumsel, Senin (16/12/2019).
Jelas Wagub Mawardi Yahya, Tahun ini diperkirakan kami akan memberikan bantuan sebesar 750 M khusus untuk kabupaten/kota, tujuan kami tidak lain untuk adalah untuk meningkatkan infrastrukur, karena infrastrukturlah yang paling terdepan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat kita yang ada di bawah.
"Untuk itulah kami membutuhkan peran semua pihak termasuk juga Kejati Sumsel agar pertumbuhan ekonomi di Sumsel dapat lebih baik lagi dari sebelumnya," ujar Mawardi.
Menurutnya, Pemprov Sumsel sudah menggelontorkan dana untuk Pemkab dan Pemkot yang ada di Sumsel guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga, gencar membangun infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut.
"Sejak awal visi dan misi bapak Gubernur dan saya wakil gubernur adalah menciptakan Sumsel Maju Untuk Semua. Artinya kami menginginkan kemajuan di Sumsel dapat merata. Dengan adanya infrastruktur yang mumpuni, saya yakin investor tidak akan segan untuk berinvestasi di Sumsel," tuturnya.
Mawardi juga meminta agar penerapan hukum jangan sampai menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kami minta Kejati melalui Kejari untuk menghimbau Pemkab dan Pemkot di wilayahnya agar membuka investasi seluas-luasnya tanpa mempersulit investor, namun dengan regulasi yang benar," pungkasnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Dr. Sugeng Purnomo SH, M.Hum, mengatakan untuk menyikapi dan menentukan arah kebijakan ke depan di tahun 2020 dalam mendukung pembangunan di daerah dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dari semua pihak termasuk Pemprov Sumsel.
"Saya telah instruksikan kepada kejari agar dalam setiap mengambil kebijakan harus memikirkan dampak positif pada pembangunan daerah. Termasuk juga dalam penerapan undang-undang," jelasnya.
Turut Hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Dr. Sugeng Purnomo SH, M.Hum dan diikuti pejabat utama dan pejabat fungsional di seluruh Kejati se-Sumsel.
MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM