Sumsel Siap Wujudkan Pengelolaan KeuanganTepat Sasaran dan Bertanggungjawab
Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H Herman Deru yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H Nasrun Umar menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2020 Tentang pengukuran Indeks pengeloaan keuangan daerah di Kantor Balitbangda Provinsi Sumsel, Selasa (26/1/2021).
Nasrun Umar mengatakan, Sosialisasi ini diharapkan diikuti dengan baik. Sehingga mendapatkan manfaat bagi pengelola keuangan di Sumsel.
"Ada tekad dan semangat kita untuk menjadikan Sumsel menjadi yang terdepan. Harus melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik usai mengikuti pelaksanaan Sosialisasi ini," ungkapnya.
Menurutnya, output dari sosialisasi ini diharapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tepat sasaran dan mampu dipertanggungjawabkan sesuai aturan.
"Kita maknai sosialisasi ini dengan cermat, cerdas agar kita bisa melaksanakan sistem keuangan yang cerdas dan bertanggungjawab," ujarnya.
Nasrun Umar mengatakan, hal yang terpenting memiliki tekad, semangat dan integritas. Dengan itu semuanya bisa diwijudkan melalui kerja sama semua pihak.
"Sumsel tetap konsisten menjadi yang terdepan di Indonesia. Termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.
Kepala Badan Litbang Kemedagri RI, Dr Agus Fatoni, M.Si mengatakan, Sosialisasi Permendagri nomor 19 tahun 2020 tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Sumsel.
"Penilaian indeks keuangan daerah ini akan berdampak baik bagi Provinsi maupun Kabupaten/kota. Ini sangat penting karena uang adalah kuncinya, jika dikelola dengan baik tentu menciptakan prestasi dan lain sebagainya," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Indeks Penilaian Keuangan yang juga Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel, Dr Ekowati Retnaningsih, SKM, M.Kes mengatakan, pertemuan ini tujuannya untuk menyamakan persepsi dan menambah pengetahuan serta wawasan terkait indeks pengelolaan keuangan daerah. "Sehingga menimbulkan persamaan persepsi Pokja di Provinsi dan Kabupaten/kota," ujarnya.
Dijelaskannya, dalam kegiatan tersebut ada 42 perserta yang hadir secara langsung dan 52 orang secara virtual dari 17 kabupaten/kota di Sumsel. "Kita berharap ini bisa memicu peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah di seluruh kabupaten/kota ataupun provinsi Sumsel," harapnya.
Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.