Sekda Edward Candra: APBD 2027 Harus Sehat, Efektif dan Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Palembang.  Pemprov Sumsel terus berupaya memastikan penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berjalan sesuai ketentuan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Sumatera Selatan H. Edward Candra saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang APBD Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Aula Dinas Perhubungan Sumsel, Selasa (10/11/2026).

Dalam sambutannya, Edward Candra menyampaikan bahwa Permendagri tersebut menjadi pedoman sekaligus arahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Pemprov Sumsel telah menyelesaikan penyusunan APBD 2027 pada Oktober lalu. Dalam prosesnya, terdapat sejumlah dinamika dan pembahasan bersama badan anggaran yang menjadi bagian dari upaya menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah", ujar Edward.

Menurutnya, meskipun tahun anggaran 2026 masih berjalan, berbagai persiapan untuk tahun 2027 perlu dilakukan lebih awal dan terencana, dengan tetap memperhatikan potensi serta kemampuan keuangan daerah.

Edward juga menyoroti sejumlah hal penting, di antaranya pengaturan belanja hibah, pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), serta upaya menjaga alokasi belanja infrastruktur di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai anggaran, tetapi dari seberapa besar dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.

"Setiap anggaran yang dialokasikan harus berangkat dari perencanaan yang matang, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan dan memberikan hasil nyata. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaraskan sasaran program pemerintah daerah dengan prioritas program pemerintah pusat", tambah Fatoni.

Turut hadir Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.