Rakor TPID se-Sumsel, Bahas Ekonomi 2018
Palembang sumselprov.go.id- Bank Indonesia menggelar High Level Meeting Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (RAKORWIL TPID) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan paparan perkembangan perekonomian Sumsel, Selasa, 30/10 di Hotel Arista Palembang yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim TPID Sumsel.
“Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Kota (Pemkot), Pemerintah Provinsi (Pemprov) merupakan salah satu bagian dari struktur Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berfungsi sebagai pengendali inflasi di daerah”, ucap Herman Deru saat memberikan kata sambutan.
Dalam mengendalikan pengaruh inflasi di daerah akibat penyelenggaraan Pilkada 2018 maka diadakan Rakornas TPID tahun 2018 yang memuat arahan presiden untuk para menteri dan kepala daerah terkait tata cara pengendalian inflasi di daerah.
“Menteri dan Kepala Daerah harus mampu mendorong efektifitas pemanfaatan APBD, dan dalam rangka mengatasi devisit neraca pembayaran nasional, menteri dan kepala daerah juga harus mempermudah dan membuka investasi yang sebesar-besarnya kepada industri yang berorientasi ekspor, serta sektor pariwisata”, ungkapnya.
Deru juga mengungkapkan bahwa Menteri dan Kepala Daerah harus rinci dan konsisten memantau pergerakan harga, baik di Pasar daerah. Kepala daerah harus memperhatikan ketersediaan pasokan pangan, infrastruktur, dan hal-hal yang bersifat struktural seperti penurunan biaya operasional.
“Kegiatan pemantauan ke lapangan diharapkan dapat lebih diintensifkan daripada administrasi sebagai sarana kontrol ke masyarakat. TPID berperan mengontrol harga di lapangan agar daya beli dari masyarakat dapat diakomodir oleh pemerintah daerah dan pemangku kewenangan”, ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kepala daerah harus mampu menjamin komunikasi antar daerah dan mendorong perdagangan antar daerah, juga harus dilakukan peningkatan terobosan dan meningkatkan intensitas koordinasi dengan pelaku usaha.
“Aparat kapolda kapolres harus menyikapi penumpukan barang dengan bijak dan tidak mengganggu mekanisme pasar. Menteri dan kepala daerah harus membangun dan mensinkronkan pasar-pasar pengumpul dan pasar induk di tingkat Provinsi, kab/kota agar mengefisienkan distribusi pasar”, jelasnya.
Menurutnya, Pemerintah harus menyamakan prepsepsi dan terus berkomunikasi dengan instansi terkait guna mengendalikan harga di daerah, dengan cara melakukan pemantauan yang kontinyu.
Sementara itu, Pjs Bank Indonesia Sumatera Selatan, Hari Widodo mengatakan bahwa rapat ini dihadiri oleh TPID di 17 kab/kota beserta seluruh anggota TPID Provinsi Sumsel dari OPD, instansi vertikal, dan satgas pangan.
“Pertumbuhan ekonomi Sumsel Triwulan II 2018 tumbuh lebih tinggi sebesar 6,07% year of year, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,87%”, katanya.
Hari mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini tercatat lebih tinggi dibandingkan petumbuhan ekonomi Sumsel yang sebesar 4,65% year of year serta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,27%.
“Inflasi tahun 2018 diperkirakan akan mengalami tekanan yang lebih tinggi akbat naiknya permintaan dan pengaruh cuaca meskipun pasokan komoditas bahan pangan dari sisi volatile food cukup, selain itu terdapat risiko tekanan inflasi dari sisi administered prices akibat naiknya tariff angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga”, jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk menanggulangi peningkatan inflasi dan memperbaiki perekonomian maka Pemprov Sumsel berstrategi untuk mengembangkan sektor unggulan yaitu pariwisata, kopi, perikanan darat, dan industri karet yang akan berdampak pada pengembangan umkm, dengan cara bekerjasama dengan para instansi dan seluruh pemangku kepentingan.
MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE/ Editor: TM/ Foto: AD