Pemprov Sumsel Mantapkan Percepatan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020
Palembang, sumselprov.go.id - Sekretaris Daerah Prov Sumsel, H Nasrun Umar diwakili Kadis PMD Prov. Sumsel H. Yusnin, S.Sos, M.Si memimpin rapat persiapan "Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2020". Ruang Rapat Sekda, Jumat, (06/03/2020).
Yusnin mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas arahan yang diberikan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dalam rangka menindaklanjuti percepatan penyaluran, pengelolaan, dan pengawasan dana desa Tahun 2020 ditingkat Provinsi.
"Dalam pelaksanaannya intinya adalah pada fungsi pengawasan dalam percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa Tahun 2020 di seluruh desa yang ada di Kabupaten se-Sumsel," ujarnya.
Terkait kegiatan tersebut, dalam kegiatan ini dilakukan koordinasi dan komunikasi bersama OPD terkait untuk mendukung raker dapat terlaksana dengan baik.
Rapat kerja ini akan menghadirkan total 3193 tamu undangan, terdiri atas Inspektur Kabupaten Kota, Kasat Binmas (polres), BPKAD Kabupaten Kota, DPMD Kabupaten Kota, Camat, sekitar 2853 Kades, dan tenaga ahli Kabupaten Kota.
"Kasat Binmas dalam pelaksanaannya akan melaksanakan fungsi pengawasan, dan dengan leading sektor yaitu DPMD," katanya.
Dijelaskannya bahwa raker ini akan dilaksanakan dengan mengundang seluruh kabupaten yang terdiri dari desa-desa untuk diberikan pengarahan pengelolaan dana desa. Agar lebih efektif raker akan dibagi menjadi 4 angkatan pada hari yang berbeda yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 23-26 Maret 2020 di Griya Agung.
Angkatan pertama dengan jumlah peserta 760 peserta yang berasal dari OKI, Ogan Ilir, dan OKU. Angkatan kedua dengan jumlah peserta 772 peserta yang berasal dari Muara Enim, Prabumulih, PALI, dan Lahat. Angkatan ketiga yaitu 793 peserta yang berasal MURA, Muratara, Empat Lawang, dan Banyuasin. Angkatan keempat yaitu 868 peserta yang berasal dari MUBA, OKU Selatan, dan OKU Timur.
"Raker juga rencananya akan dibuka oleh Gubernur untuk memberikan arahan terkait percepatan penyaluran dana desa. Dengan menghadirkan berbagai narasumber dan diselenggarakan dalam mode diskusi panel," jelasnya.
Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya akan menyampaikan materi tentang Peran Pemerintah Provinsi dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, Kanwil Perbendaharaan dengan materi Sistematika Penyaluran Dana Desa sesuai dengan PMK.205/PMK.7/2019, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel dengan materi Penerapan SISKEUDES versi 2.0.2 dalam pengelolaan dana desa.
Kemudian ada juga Inspektur Prov Sumsel yang akan menyampaikan materi tentang Peran APIP dalam pengelolaan dana desa, dan Direktur Binmas Polda Sumsel yang akan menyampaikan materi tentang peran APH dalam mengawal
Dikatakannya bahwa Pemerintah Pusat telah menganggarkan sekutar 1 M untuk satu desa, yang ditujukan untuk mendukung penurunan angka kemiskinan. Dan dalam pelaksanaanya perlu diawasi Pemprov Sumsel.
"Pemprov diminta proaktif ke Kabupaten Kota. Ini harus dikawal dengan benar agar terlaksana dengan baik," katanya.
Turut hadir Kadis Budpar Prov Sumsel, Aufa Syahrizal, S.P, M.Sc, Kadis Perhubungan Prov Sumsel, Dr. Nelson Firdaus., M.M., Inspektur Prov. Sumsel, Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA
Tim Dinas Kominfo Prov Sumsel