Logo

JDIH Provinsi Sumatera Selatan

Memuat...

Pemprov Sumsel Ikuti Webinar Government Roundtable

16 June 2020 00:00
Humas Pemprov Sumsel
237 Kali Dilihat
Pemprov Sumsel Ikuti Webinar Government Roundtable

Palembang, sumselprov.go.id - - Pemerintah Prov Sumsel melalui Dinas Kominfo berpartisipasi dalam Webinar Government Roundtable yang diselenggarakan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI.

Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru diwakili Kadis Kominfo Prov Sumsel H Achmad Rizwan, SSTP., MM dari Sumsel Command Center, Senin, (15/6/2020)

Dalam kesempatan itu, Kepala Staff Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, menyampaikan tentang percepatan penanganan covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Strategi utama Presiden dalam menghadapi covid-19, yaitu terbagi menjadi tiga bagian yaitu pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan kurva covid segera melandai, PSBB, penggunaan masker dan cuci tangan diikuti testing, tracing dan isolasi.

"Selain itu, dilakukan juga perluasan bantuan sosial dan stimulus perekonomian mencegah PHK," ujarnya.

Moeldoko mengatakan terdapat 7 prinsip penanganan covid-19 yaitu ketenangan, kolaborasi dengan berbagi pihak berbagai komunitas pemda, masyarakat, perguruan tinggi dan lainnya. Kemudian dibangun berdasarkan base komunitas, lalu compassion sikap gotong royong.

Lanjutnya yaitu adanya confidence yang berupa keyakinan bahwa covid-19 bisa diselesaikan. Serta dibangun dengan komunikasi yang baik dan keuangan cash yang harus terukur.

"Covid-19 sendiri memberikan berbagai dampak dalam bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Yang Pemerintahan telah menyiapkan triliunan rupiah untuk menanggulangi hal tersebut," katanya.

Terdapat 5 arahan presiden dalam percepatan penanganan covid-19 yaitu prakondisi yang ketat, penentuan waktu, menentukan prioritas, perkuat konsolidasi, dan evaluasi secara rutin.

"Prioritas pada aspek kesehatan untuk penyelesaian covid-19, tapi tidak meninggalkan aspek lainnya. Kemudian dengan menerapkan new normal namun indikator-indikatornya harus tetap digapai," ungkapnya.

New normal, tatanan normal baru merupakan bentuk adaptasi manusia pada masa pandemi covid 19 untuk tetap melakukan aktivitas sosial-ekonomi.

Penerapan skenario new normal dilakukan dengan cara mendasarkan pada indikator kesehatan masyarakat bernasis data dan mensyaratkan kesiapan sektor publik yang akan dibuka kegiatannya.

"Kriteria menuju adaptasi kebiasaan baru yaitu epidemiologi, kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan, kesiapan pemda, dan juga respon publik," katanya.

Selain itu, perlu juga dilakukan komunikasi penthahelix antara Pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media.

"Lindungi bangsa meningkatkan ketahanan masyarakat dengan cara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, rumah tangga, disiplin, individu dan kolektif mengubah perilaku," tuturnya.

Sementara itu, Sekjen Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti, menyampaikan komunikasi publik penanganan covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan isu covid-19 dan pelaksanaan protokol kesehatan.

Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi yang tidak benar kepada masyarakat dapat menyebabkan pemahaman yang mungkin berbahaya terutama mengenai berbagai berita terkait covid-19.

Oleh sebab itu, perlu kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan juga peran media dalam memberikan berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel