Pemprov Sumsel Ikuti Rakornis Percepatan Pencegahan Anak Stunting

Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ir. Yohannes H. Toruan, M.Sc     mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis "Membangun dan Memperkuat Komitmen dalam Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)" bertempat : Command Center Kantor  Gubernur, Rabu (21/10/2020)

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin meminta agar koordinasi antar lembaga dapat dilakukan dengan lebih efektif agar collaborative working dan konvergensi anggaran dapat terwujud, sehingga penanganan stunting menjadi lebih terstruktur dan terukur.

Mengatasi masalah stunting atau kerdil di Indonesia butuh kerja sama antar kementerian dan lembaga, maupun pemerintah daerah. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin pada saat membuka acara Rapat Koordinasi  Teknis Membangun dan Memperkuat Komitmen dalam Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)

Wapres  menekankan, stunting di Indonesia bersifat multidimensi, mulai dari aspek kesehatan, sanitasi, keluarga, bahkan hingga perumahan. Kerja sama yang intens untuk mengatasi itu pun perlu dilakukan.

“Jangan sampai (terjadi) ego sektoral. Sibuk sendiri-sendiri (kemudian) tidak nyambung capaiannya. Karena masing-masing kerja, bukan kerjasama. Jadi, bagaimana strategi collaborative working ini bisa efektif, bisa kita konsepkan,” ungkap Wapres 

Ma'ruf menambahkan, diperlukan adanya konvergensi anggaran untuk itu, sebab anggaran penanganan stunting tersebar di berbagai lembaga.

“Kemudian yang kedua memang anggarannya itu ada di berbagai lembaga. Perlu adanya konvergensi,” tegasnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy melaporkan bahwa Kemenko PMK mendapat arahan dari Presiden untuk mengkaji penanganan stunting sehingga penurunan angkanya dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Capaian dari penanganan stunting yang beliau telah tetapkan dengan Pak Wapres, menargetkan bahwa sampai tahun 2024 itu angka stunting di Indonesia diupayakan bisa turun sampai 14 persen,” ungkap Muhadjir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati katakan Pengerdilan adalah kondisi gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak di bawah 5 tahun karena kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai dalam 1.000 hari pertama kehidupan mereka.

"Terkait Belanja untuk penanggulangan stunting, kematian ibu dan bayi dan pembatasan penyakit menular lain seperti TBC, HIV-AIDS, DBD tetap dijga meksipun kita tetap minta ada efisiensi," ujarnya, 

Turut hadir; Plt. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel    Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc    ,  Plt. Kadis DPPPA Henny Yulianti

Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel