Pemprov Sumsel dan KPK Bahas Rencana Aksi 2018

Palembang, Sumselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi  Republik Indonesia (KPK RI) melakukan rapat koordinasi membahas Rencana Aksi 2018 di Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (02/04/2018).

Pembahasan Rencana Aksi kali ini difokuskan pada sektor Sumberdaya Alam (SDA) meliputi, Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah provinsi Sumatera Selatan.

Rapat dipimpin Sekertaris Daerah (Sekda) Sumsel, H Nasrun Umar, Kepala Satuan Tugas (Satgas) II Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria dan Koordinator Wilayah 2 Koordinator dan Supervisor Pencegahan) KPK RI, Adlinsyah M Nasution.

Sekda Sumsel, H Nasrun Umar dalam sambutannya mengungkapkan, Provinsi Sumsel menjadi provinsi terkaya ke-5 di Indonesia yang memiliki potensi SDA yang berlimpah. Salah satu sektor andalan Sumsel adalah Energi dan Mineral.

“Pengelolaan SDA menjadi tantangan bagi Sumsel untuk dapat lebih dioptimalkan agar taraf hidup masyarakat Sumsel juga lebih meningkat,” ungkap Nasrun.

Menurut dia, tantangan pengelolaan SDA akan semakin kompleks ke depan. “Namun kami optimis yang paling sulit sekalipun dapat diatasi dengan koordinasi yang baik antara KPK dan instansi terkait,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria menyampaikan, sejumlah permasalahan yang menjadi fokus KPK di sektor Sumber Daya Alam meliputi korupsi penyalahgunaan wewenang, perizinan dan alih fungsi lahan baik di sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan.

“Kami memberikan sejumlah rekomendasi terkait permasalahan sektor SDA di Kabupaten/kota di Sumsel yang nantinya akan direview kewajiban dari pemegang izin lingkungan melalui rencana aksi yang nantinya bermuara pada penerapan sanksi bagi yang melanggar,” jelasnya. 

MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY