Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Gubernur Sumsel Lakukan Verifikasi dan Validasi Data PBI
Palembang, sumselprov.go.id-Menyikapi kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku sejak 1 Januari lalu, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru angkat bicara dan akan mendukung kebijakan tersebut di Sumsel.
Hal tersebut diungkapkan H. Herman Deru usai rapat kecil bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes, dan para pimpinan RSUD Siti Fatimah disela acara khitanan massal bersama Danis (Cucu Gubernur Sumsel) di RSUD Siti Fatimah Palembang, Sabtu (1/2/2020).
"Tadi kita rapat kecil untuk menyikapi tentang kenaikan BPJS. Karena Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tentu akan mendukung apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat," ungkapnya.
Menurut Herman Deru, hal terpenting saat ini adalah bagaimana menyikapi kebijakan tersebut melalui mekanisme dan jenjang yang benar. Dia menilai, bahwa kunci terbesarnya adalah verifikasi dan validasi data sasaran Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Untuk itu, akan segera saya instruksikan kepada bupati dan walikota untuk melakukan verifikasi dan validasi data tersebut," ujarnya.
Lanjut dia mengatakan, data PBI yang lalu saat ini masih berjalan. Namun, tentunya mengalami perubahan disetiap tahunnya sehingga perlu diakuratkan
Dijelaskannya, data yang ada di kementerian dilakukan kroscek kelapangan dan dilakukan verifikasi dan validasi dengan data yang ada di daerah agar penerima PBI tepat sasaran.
"Tepat sasaran artinya kepada orang yang benar-benar wajar menerima bukan malah yang tidak wajar yaitu orang yang mampu membayar sendiri," tegas Deru.
Lanjut Deru, di Provinsi Sumsel saat ini, rujukan tidak lagi hanya ke RSMH Palembang, tetapi juga bisa rujukan ke RSUD Siti Fatimah karena sudah masuk kategori rumah sakit tipe A.
"Jadi, saya ingin kepada jajaran terkait di Sumsel tetap memperlakukan dan berbuat secara kongkrit, jangan sampai hak hak masyarakat ini disalahartikan, dan disalahgunakan, apalagi dibawah-bawah ke ranah politik," tegas Deru.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru juga membuka acara khitanan massal dan menyampaikan kata sambutan. Kemudian meninjau pelaksanaan khitanan oleh dokter dan meninjau sejumlah ruangan RSUD Siti Fatimah.
Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPR RI, Percha Leanpuri, B.Bus., M.B.A., Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Hj. Febrita Lustia Herman Deru, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Dra. Lesty Nurainy, Apt, M.Kes, Direktur RSUD Siti Fatimah dr. Syamsuddin Isaac Suryamanggala, Sp.OG., serta Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis RSUD Siti Fatimah, dr.Asep Zainuddin,Sp.PK.
Tim Media Center Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.