Industri Jasa Keuangan di Sumsel Disinyalir Terus Berkembang

Palembang sumselprov.go.id- Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan (IJK) mendorong pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat. Masyarakat bisa memanfaatkan skema-skema kredit yang ditawarkan perbankan untuk usaha-usaha produktif sehingga hal ini mampu menggerakan perekonomian masyarakat kalangan bawah.

Hal ini diungkapakan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakilkan oleh Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Yohanes Toruan dalam kata sambutannya di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Daerah Tahun 2019 di  Ballroom Hotel Novotel Palembang, Senin, 28/01/2019, yang bertemakan “Kolaborasi Membangun Optimisme Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan".

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaporkan kinerja seluruh IJK di seluruh Wilayah kerja Regional 7 tahun 2018 dengan prospek Tahun 2019.

“Saya mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pertumbuhan industri keuangan ini bisa memberikan manfaat kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” kata Yohanes.

Ia mengatakan untuk memperkuat perekonomian di masyarakat kelas bawah, telah mengembangkan kur cluster yaitu penyaluran Kur yang diiringi dengan pendampingan pemasaran produk baik oleh perusahaan swasta sebagai perusahaan inti maupun oleh BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Desa.

“BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Desa ditekankan untuk  mencari modal-modal pembiayaan alternatif dan kreatif terutama untuk pembiayaan infrastruktur. Jangan hanya monoton terus, tetapi banyak skema-skema alternatif yang bisa kita pakai,” tegasnya.

Ia mengungkapkan dengan adanya program-program OJK yang telah dan akan dilakukan akan mampu memberikan harapan untuk perkembangan perekonomian karena OJK didirikan untuk mempersatukan dan mengkoordinir seluruh kekuatan sektor perbankan.

“Perubahan yang dikoordinir oleh OJK semua nya dapat diikoordinasikan, diawasi, dan dikembangkan dengan baik, melalui kerja sama yang baik, untuk kedepan  kita juga harus memperhatikan bagaimana mengurangi kesenjangan, bagaimana menciptakan ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat, baik dalam satu daerah antar orang, anatar kantor pengusaha besar dan kecil atau sebagainya,” jelasnya.

Menurutnya, Bangsa yang maju adalah bangsa yang harmonis, dan tugas Pemprov adalah bagaimana mengharmonislan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yang didukung oleh OJK.

Sementara itu, Kepala OJK regional Sumsel Panca Hadi Suryatno, mengatakan meskipun wilayah kerjanya OJK meliputi Provinsi Lampung, Jambi, Bengkulu, namun di Provinsi-Provinsi tersebut OJK juga memiliki Kantor Perwakilan tersendiri.

IJK di Provinsi tersebut diawasi langsung oleh Kantor OJK masing-masing, sedangkan untuk IJK di Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung langsung diawasi oleh kantor OJK Regional 7 Sumsel.

“IJK di wilayah kerja OJK Regional 7 Sumatera bagian Selatan tergolong cukup baik, salah satunya karena Industri perbankan di Sumatera bagian Selatan pada November 2018 mengalami perubahan positif jika dibandingkan dengan posisi Desember 2017, hal ini tercermin dalam pertumbuhan aset yang  mencapai 8,38 %, dana pihak ketiga 9,49%, dan pendapatan kredit 5,13%,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat penghargaan terbaik ketiga Nasional sebagai Pemerintah Daerah Provinsi pendukung program KUR pada Tahun 2018.

“OJK secara konsisten terus mendorong Perbankan di Wilayah Sumatera Bagian Selatan secara individu untuk dapat menerapkan UMKM minimal sebesar 20% sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa kinerja perbankan dalam pertumbuhan aset dana pension, investasi dana pensiun dan kinerja industri pasar modal di Sumsel mengalami peningkatan.

“Sejak 2 januari Tahun 2018, kantor-kantor OJK telah melayani 4.339 permintaan atau rata-rata per bulan sebanyak 362 permintaan informasi sistem  layanan informasi keuangan dengan waktu pelayanan yang relatif singkat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa satuan tugas persatuan investasi seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan telah melakukan berbagai tindakan preventif dan represif yang meliputi, sosialisasi, koordinasi, publikasi, dan satgas dengan maksud memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari tawaran investasi illegal dan tidak bertanggung jawab.

“OJK berperan aktif dalam program kemitraan daerah. OJK bersama stakeholder telah melaksanakan program kerja untuk memperluas akses keuangan diantaranya dengan perluasan akses keuangan daerah pemberdayaan umkm dan pemberdayaan warung desa.” Ujarnya.

Ia menyatakan peluang dan tantangan yang dihadapi IJK tahun 2019 memiliki peluang yang baik untuk terus bertumbuh karena Sumsel memiliki luas akumulatif yang cukup besar dan memiliki sumber daya yang baik.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Wilayah Kerja masing-masing pengelola jasa keuangan Sumatera bagian Selatan.

Tim MC Diskominfo Prov. Sumsel