High Level Meeting, TPID Sumsel Fokus 4K
Palembang, sumselprov.go.id -- Jelang hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendali Daerah (TPID) Sumatera Selatan kembali menggelar pertemuan, untuk mengevaluasi kinerja pengendalian inflasi Sumatera Selatan (Sumsel) selama tahun 2019, melalui High Level Meeting bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se Sumsel.
Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Arista Palembang, Selasa (26/11/19), dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya dan tiga BUMD Pangan yakni, PT. Food Station Tjipinang Jaya, PT. Jatim Grha Utama, dan PT. Puspa Agro.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumsel, Yunita Resmi Sari menerangkan, High Level Meeting kali ini, fokus pada pengendalian inflasi yang dapat dilakukan melalui 4K, dengan upaya jangka pendek meliputi Ketersediaan Pasokan (Sidak Pasar dan Operasi Bawang Putih), Keterjangkauan Harga (Kegiatan Pasar Murah), Koordinasi Jalur Distribusi Komoditas Strategis dan Komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan pasokan.
Pertama dalam jangka pendek ini, inflasi sumsel tetap rendah dan terkendali terutama jelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru.
"Jadi fokus pertama kita adalah, bagaimana mengamankan pasokan dan menjamin ketersediaan termasuk kelancaran distribusi, khususnya di dua bulan terakhir ini," ungkapnya.
Untuk fokus kedua, yang menarik untuk jangka menengah dan jangka panjang, bahwa dalam kerangka 4K, yakni pertama ketersediaan pasokan sesuai arahan Wakil Gubernur, untuk menjamin ketersediaan pasokan, setiap daerah di dorong untuk swasembada.
Sumatera Selatan memiliki potensi untuk menghasilkan semua komoditas yang selama ini secara hostoris menyebabkan inflasi di provinsi ini, baik itu cabai, bawang dan beberapa komiditi lain.
Bank Indonesia sudah membuktikan itu, dengan cluster-cluster yang dimiliki, seperti bawang merah di Kabupaten Musi Rawas dan OKI, dimana, semua berhasil baik dengan produktifitasnya jauh lebih tinggi dari yang di jawa.
"Hampir semua komoditi yang menyebabkan inflasi bisa dihasilkan di Sumsel. Kenapa kita harus tergantung dengan daerah lain," ungkapnya.
Program swasembada di masing-masing daerah di Sumsel, menjadi dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan produksi dari dalam negeri, khususnya produksi dari dalam Provinsi Sumsel itu sendiri.
Meskipun memang, akunya, ada persoalan incontinuity dari produksi yang dihasilkan. Dimana, daerah yang seharusnya menjadi daerah produksi, karena tidak bisa menghasilkan, daerah tersebut berubah menjadi daerah konsumsi atau daerah yang membutuhkan suplai.
"Contohnya seperti di Kabupaten Banyuasin yang menjadi daerah penghasil beras, namun belum incontinuity karena pasang surut. Jadi ketika dia tidak menghasilkan maka wilayah produksi secara otomatis berubah menjadi daerah konsumsi," terangnya.
Kedua, persoalan yang masih dihadapi adalah, persoalan menjaga kualitas. Dimana, perlu dilakukan update atau memperbaiki metode dan teknologi.
Karena banyak dari wilayah produksi yang kekurangan informasi, wawasan dan wacana. Makanya melalui pertemuan hari ini, Bank Indonesia masukkan usulan untuk memanfaatkan sains tekno park (STP) yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.
"Harus diketahui, kita ini ada STP yang sangat bagus dan sangat luas. Saya sudah kesana dan melihat lahan yang tersedia ada 100 hektare dan dulu dibangun oleh Kemenristek kemudian dilimpahkan ke Provinsi Sumsel dan belum dimanfaatkan oleh Pemerintah setempat. Padahal, disanalah kita dapat memperbaiki kualitas produksi," ulasnya.
Selama ini Bank Indonesia melakukan percobaan di cluster yang dimiliki dengan mendatangkan ahli dari jawa dan akademisi. Padahal, Sumsel memiliki sarana yang dapat menjadi fasilitas untuk mendorong hal tersebut.
"Keberadaan STP ini nanti akan menjadi sarana kita untuk mendorong perbaikan kualitas produksi. Karena selama ini keberadaan STP belum sama sekali dimanfaatkan," jelasnya.
Selain itu, fokus ketiga adalah terkait bagaimana daerah dapat menjaga pasokan maupun hasil produksi dan harga melalui unit usaha daerah, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, seperti yang dilakukan DKI Jakarta dan Jawa Timur yang dihadirkan pada pertemuan hari ini.
Ada dua metode, seperti DKI Jakarta karena bukan daerah produsen maka mereka mengambil dan menyerap dari daerah lain, kemudian dijual untuk mengamankan konsumsi masyarakat Jakarta.
Sementara Jawa Timur, tujuan dari BUMD pangan yang didirikan adalah untuk menyerap produksi, supaya petani mendapat harga jual yang pantas, pasar yang pasti dan didistribusikan ke masyarakat, sehingga turut mendorong harga kebawah, jadinya mengendalikan inflasi.
"Kami dengar Gubernur sangat konsen terhadap kemiskinan dan kesejahteraa. Artinya sangat cenderung ke tipe yang kedua. Bagaimana BUMD ini nanti dapat menyerap produk-produk petani, sehingga dapat mensejahterakan petani," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya menyampaikan, kedepan antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumsel dapat selaras membuat program, supaya tingkat inflasi yang ada di daerah ini terlampau tinggi.
Jika inflasi tinggi maka akan mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan. Sedangkan visi misi Gubernur sekarang adalah mengurangi kemiskinan.
"Itukah kenapa perlu ada koordinasi yang dilakukan Pemerintah disetiap daerah dalam menselaraskan apa yang menjadi program dalam menjaga inflasi daerah," ungkapnya.
Terkait rencana pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pangan, mantan Bupati Ogan Ilir ini berharap apa yang akan dirumuskan pada pertemuan hari ini, dapat menjadi contoh dan bisa diterapkan disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel.
"Ini menjadi contoh dan kita berharap BUMD Pangan ini nanti ada disetiap daerah di Sumsel,. Karena yang lebih tau persisnya, adalah Kabupaten/Kota masing-masing," tandasnya.
MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY