Logo

JDIH Provinsi Sumatera Selatan

Memuat...

Herman Deru Dorong Humas dan Kominfo Jadi "Corong" Aktif Pemerintah di Era Digital

18 November 2026 00:00
Humas Pemprov Sumsel
56 Kali Dilihat
Herman Deru Dorong Humas dan Kominfo Jadi "Corong" Aktif Pemerintah di Era Digital

Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bekerja sama dengan Komisi Informasi (KI) Pusat dan KI Sumsel menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru. Mengusung tema "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045", forum nasional ini menjadi momentum penting bagi Sumsel yang kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah satu dekade lalu (2016).

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan komitmen Pemprov Sumsel dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara tegas, lugas, dan terbuka. Ia mengingatkan seluruh badan publik serta organisasi perangkat daerah agar tidak mencoba menutup-nutupi informasi yang memang menjadi hak masyarakat sesuai amanat undang-undang.

"Keterbukaan informasi itu pintunya banyak, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu lewat mana mengaksesnya. Di sinilah peran KI menjembatani apa yang ingin diketahui publik. Saya tegaskan bagi jajaran Pemprov, ada hak masyarakat untuk menerima informasi. Jangan coba-coba menutupi informasi karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang," tegas Herman Deru.

Menurutnya, indikator keberhasilan keterbukaan informasi bukan diukur dari banyaknya sengketa yang diselesaikan, melainkan semakin minimnya tuntutan informasi karena pemerintah telah menyajikannya secara proaktif. Untuk itu, ia mendorong penguatan fungsi kehumasan pemerintah daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai.

"Di era transformasi digital yang serba canggih saat ini, penyampaian informasi harus dibalut dengan baik. Kehumasan harus menjadi speaker (corong) daerah agar capaian dan program pemerintah dapat diterima masyarakat dengan menarik dan utuh," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh Gubernur Sumsel Herman Deru serta Kemenkomdigi dalam menyukseskan Rakornas yang dihadiri oleh 30 dari 38 Komisi Informasi se-Indonesia tersebut.

Handoko menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi aktivitas utama pemerintah dalam mendukung program pusat maupun daerah, sekaligus memperkuat transformasi digital sebagai kepentingan bersama.

"Rakornas ini menghadirkan narasumber kompeten untuk menghasilkan rekomendasi progresif bagi bangsa dan negara. Kehadiran pemerintah pusat melalui Badan Komunikasi Pemerintah juga menjadi motivasi kuat bagi kami dalam menegakkan prinsip keterbukaan informasi publik," ungkap Handoko.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui penyajian data dan informasi yang akurat. Ia menyoroti tantangan serius di ruang digital saat ini, mulai dari penyebaran hoaks, disinformasi, hingga rekayasa algoritma (filter bubble) yang berpotensi mengancam persatuan bangsa.

"Di era perang siber (cyber war) informasi saat ini, masyarakat harus mengetahui hak-hak informasinya. Sinergi antara KI dan pemerintah sangat krusial agar berbagai capaian nyata pemerintah dapat tersampaikan dengan baik ke tengah masyarakat," jelas Syahganda.

Ia juga sepakat dengan Gubernur Sumsel agar pemerintah daerah meninjau ulang dan memperkuat alokasi anggaran kehumasan serta Kominfo daerah guna mengoptimalkan diseminasi informasi publik di tengah derasnya arus media sosial.