HD Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020

Palembang, sumselprov.go.id -  Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru
mengatakan, salah satu kewajiban kepala daerah terkait pengelolaan keuangan daerah adalah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah diaudit oleh BPK RI.

Hal tersebut diutarakan pada saat Rapat Paripurna XXXI (31) DPRD Prov. Sumsel dengan agenda, Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Prov. Sumsel TA 2020, Rabu  (16/6/2021).

"Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2020, Pemprov Sumsel  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan telah diserahkan pada rapat Paripurna Istimewa I DPRD Provinsi Sumsel, 19 Mei 2021 lalu," ungkapnya

Menurut HD, Pemprov Sumsel telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pembangunan sesuai skala prioritas yang ditetapkan tahun 2020

"Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan efisiensi belanja selalu menjadi perhatian sehingga APBD dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Rapat paripurna  dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati juga membuka Rapat Paripurna XXXI (31) dan  XXXII (32) DPRD Prov. Sumsel dengan agenda, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus II terhadap 2 (dua) Raperda Prov. Sumsel

Peneliti Pansus II melalui juru bicara DPRD Sumsel Marzuki, SE mengutarakan terkait dua Raperda sangat mengapresiasi dan setuju dibuatnya Raperda yaitu   Rancangan keputusan bersama dan persetujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi dan Perubahan Kedelapan  atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pada akhir acara dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama  antara Gubernur Herman Deru  dengan Ketua DPRD Sumsel 

Turut hadir para kepala OPD Prov. Sumsel.

Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel