Logo

JDIH Provinsi Sumatera Selatan

Memuat...

Pencarian Lanjut

Temukan produk hukum dengan filter yang lebih spesifik dan akurat.

Reset

Hasil Pencarian

6045 Dokumen ditemukan
UNDANG-UNDANG TH 2010 Berlaku

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor: 1
645 Dilihat

Detail
UNDANG-UNDANG TH 2011 Berlaku

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nomor: 1
702 Dilihat

Detail
KEPUTUSAN MENTERI TH 2006 Berlaku

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN UNGGAS DAN TELUR DARI DAN KE KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Nomor: 72
807 Dilihat

Detail
PERATURAN DAERAH PROVINSI TH 2012 Berlaku

Retribusi Jasa Usaha

Nomor: 4
593 Dilihat

Detail
PERATURAN BUPATI TH 2009 Berlaku

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Nomor: 8
773 Dilihat

Detail
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TH 2011 Berlaku

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak

Nomor: 0
590 Dilihat

Detail
UNDANG-UNDANG DASAR TH 1945 Berlaku

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Nomor:
135728 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2012 Berlaku

Batas Daerah Kabupaten Gianyar Dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali

Nomor: 3
603 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2012 Berlaku

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Nomor: 2
703 Dilihat

Detail
PERATURAN MENTERI TH 2012 Berlaku

Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan

Nomor: 1
609 Dilihat

Detail