Pencarian Lanjut

Temukan produk hukum dengan filter yang lebih spesifik dan akurat.

Judul / Kata Kunci

Nomor

Tahun

Kategori (Maksimal 4)

Reset

Hasil Pencarian

6173 Dokumen ditemukan

PERATURAN BERSAMA TH 2003 Berlaku

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 , 17

837 Dilihat

Detail

PERATURAN BERSAMA TH 2010 Berlaku

TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

Nomor: 186/PMK.07/2010,53

922 Dilihat

Detail

PERATURAN BERSAMA TH 2014 Berlaku

PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

Nomor: 61, 68 , 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014

900 Dilihat

Detail

PERATURAN BERSAMA TH 2010 Berlaku

PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Nomor: PER.04/MEN/II/2010,17 tahun 2010

812 Dilihat

Detail

PERATURAN BERSAMA TH 2012 Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

Nomor: 127 /PMK.07/2012 ,53 TAHUN 2012

842 Dilihat

Detail

PERATURAN BERSAMA TH 2012 Berlaku

OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Nomor: 14, 51

871 Dilihat

Detail

PERATURAN BERSAMA TH 2012 Berlaku

PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Nomor: 20,77

867 Dilihat

Detail

PERATURAN BERSAMA TH 2014 Berlaku

TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

Nomor: 15/PMK.07/2014 ,10 TAHUN 2014

963 Dilihat

Detail

PERATURAN BERSAMA TH 2010 Berlaku

PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN

Nomor: 15 TAHUN 2010 ,162/MENKES/PB/I/2010

805 Dilihat

Detail

PERATURAN MENTERI TH 2015 Berlaku

KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

Nomor: 34 ,9

1657 Dilihat

Detail

JDIH Provinsi Sumatera Selatan

Pencarian Lanjut

Hasil Pencarian

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

PERENCANAAN DAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN

KETENTUAN PEI,AKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA

Kirim Feedback