Kategori

Nomor

Tahun

Judul

No Judul Dokumen Info
201
PERATURAN PEMERINTAH 5 tahun 2010, KENAVIGASIAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
202
PERATURAN PEMERINTAH 6 tahun 2010, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Status Dokumen : Berlaku
Detail
203
PERATURAN PEMERINTAH 10 tahun 2010, TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
204
PERATURAN PEMERINTAH 11 tahun 2010, PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
Status Dokumen : Berlaku
Detail
205
PERATURAN PEMERINTAH 12 tahun 2010, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
206
PERATURAN PEMERINTAH 14 tahun 2010, PENDIDIKAN KEDINASAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
207
PERATURAN PEMERINTAH 15 tahun 2010, PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Status Dokumen : Berlaku
Detail
208
PERATURAN PEMERINTAH 16 tahun 2010, PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
209
PERATURAN PEMERINTAH 49 tahun 2011, PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
Status Dokumen : Berlaku
Detail
210
PERATURAN PEMERINTAH 51 tahun 2011, PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Status Dokumen : Berlaku
Detail
211
PERATURAN PEMERINTAH 56 tahun 2011, PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Status Dokumen : Berlaku
Detail
212
PERATURAN PEMERINTAH 74 tahun 2011, TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
213
PERATURAN PEMERINTAH 75 tahun 2011, PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
214
PERATURAN PEMERINTAH 40 tahun 2011, PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI
Status Dokumen : Berlaku
Detail
215
PERATURAN PEMERINTAH 41 tahun 2011, PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
216
PERATURAN PEMERINTAH 43 tahun 2011, TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
Status Dokumen : Berlaku
Detail
217
PERATURAN PEMERINTAH 44 tahun 2011, PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Status Dokumen : Berlaku
Detail
218
PERATURAN PEMERINTAH 46 tahun 2011, PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Status Dokumen : Berlaku
Detail
219
PERATURAN PEMERINTAH 32 tahun 2011, MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
Status Dokumen : Berlaku
Detail
220
PERATURAN PEMERINTAH 34 tahun 2011, TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
221
PERATURAN PEMERINTAH 36 tahun 2011, JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM
Status Dokumen : Berlaku
Detail
222
PERATURAN PEMERINTAH 37 tahun 2011, FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail
223
PERATURAN PEMERINTAH 38 tahun 2011, SUNGAI
Status Dokumen : Berlaku
Detail
224
PERATURAN PEMERINTAH 23 tahun 2011, PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
Status Dokumen : Berlaku
Detail
225
PERATURAN PEMERINTAH 24 tahun 2011, BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Status Dokumen : Berlaku
Detail