JDIH

• Selasa, 2 Desember 2025
• Admin

Dukung Kedaulatan Pangan Nasional, Sekda Sumsel Sampaikan Aspirasi Daerah ke Komisi IV DPR RI

Palembang. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, H. Edward Candra, menerima kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Graha Bina Praja, Selasa (2/12/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Edward Candra menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah kesempatan penting bagi daerah untuk menyuarakan aspirasi ketahanan pangan. Ia menyoroti keunggulan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional yang memiliki potensi lahan rawa lebak mencapai 2,1 juta hektare, menjadi kekuatan utama produksi padi, terutama saat musim kemarau.

"Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang dipercaya sebagai lokasi strategis pengembangan food estate," ungkap Edward Candra.

Pemprov Sumsel terus menguatkan strategi pangan melalui: Optimasi Lahan dan Cetak Sawah, pemberian bantuan benih dan alat mesin pertanian (alsintan), penguatan Brigade Pangan, serta perlindungan kesejahteraan petani.

Sebagai inovasi daerah, Pemprov juga menjalankan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) untuk kemandirian masyarakat.

Sekda Edward Candra berharap kunjungan Panja RUU Pangan DPR RI ini menjadi momentum strategis untuk menyempurnakan kebijakan pangan nasional yang lebih adaptif terhadap krisis global, berpihak kepada petani, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan bangsa.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyatakan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menghimpun masukan serta pandangan langsung dari pemerintah daerah hingga petani.

"Kami ingin menggali langkah strategis penguatan ketahanan pangan, data base, dan diservisifikasi pangan lokal. Kami berharap pandangan yang seluas-luasnya dan masukan yang konstruktif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan," ujarnya.

Dalam sesi diskusi, terungkap beberapa permasalahan di lapangan, termasuk kendala pada infrastruktur irigasi persawahan (saluran sekunder dan primer) yang belum optimal, menyebabkan Indeks Pertanaman (IP) hanya 20%yang bisa ditanam dua kali. Selain itu, masalah alih fungsi lahan, perlindungan petani dan nelayan, serta hilirisasi perikanan untuk menambah nilai jual juga menjadi perhatian utama yang dibahas bersama.

Turut hadir Para Kepala OPD