BERITA TERKINI :
PAS _
Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI
  • Website JDIH dibangun untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan penunjang dan pendukung, dan mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi dan produk hukum yang up to date
Peraturan
Berita Terbaru
Tidak ada data.
Forum
wiwit  
(21/11/2013, 00:35)
terima kasih untuk informasi hukum di provinsi sumatera selatan...
hendro  
(21/11/2013, 00:34)
perlu ditambah fasilitas pustaka...

Pengunjung
Online :
4
Total Hits :
1529472
Hari Ini :
66
Kemarin :
282
Bulan Ini :
5479
Tahun Ini :
35564
Total :
889408
 
Tugas Dan Fungsi

DASAR HUKUM:

  1. KEPRES RI Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 TAhun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi di Jajaran DEPDAGRI.
  3. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemprov. Sumsel.
  4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 541/KPTS/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemprov. Sumsel.

Tugas Pokok dan Fungsi SJDIH  Pemprov. Sumsel:

Tugas:

  1. Menghimpun, mengolah, mendistribusikan dan melakukan tukar menukar informasi bahan hukum antar UPJ dan PJDHISS ;
  2. Menyebarluaskan informasi hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan jasa informasi hukum ;
  3. Menyimpan dan mengamankan bahan hukum dengan menggunakan sisten manual komputer.

Fungsi:

  1. Melakukan pengumpulan, penyusunan, mengklasifikasikan bahan hukum secara sistematis;
  2. Melakukan analisa terhadap SJDI hukum berikut cara pengembangan, pembinaan dan peningkatan peran pada PJDHISS maupun pada UPJ ;
  3. Mengkkordinasikan UPJ dalam pembangunan dan pengembangan dokumentasi hukum serta pelayanan informasi hukum dalam Provinsi ;
  4. Menyelenggarakan kursus Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka pembinaan personil Dokumentasi Hukum ;
  5. Menyelenggarakan SJDI Hukum melalui jaringan internet berupa Website ;
  6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SJDI Hukum pada seluruh jajaran SJDI Hukum dalam Provinsi.

Cari Peraturan
Jam
Polling
Apa menu website ini yang anda sukai ?
RAPERDA
 (23.3%)
Peraturan Terbaru
 (11.7%)
Peraturan Daerah
 (14.1%)
Peraturan Pusat
 (0.6%)

 (50.3%)
Dikelola Oleh : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan