DASAR HUKUM:

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 TAhun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemprov. Sumsel.
4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 541/KPTS/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemprov. Sumsel.

Tugas Pokok dan Fungsi SJDIH  Pemprov. Sumsel:

Tugas:

1. Menghimpun, mengolah, mendistribusikan dan melakukan tukar menukar informasi bahan hukum antar UPJ dan PJDHISS ;
2. Menyebarluaskan informasi hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan jasa informasi hukum ;
3. Menyimpan dan mengamankan bahan hukum dengan menggunakan sisten manual komputer.

Fungsi:

1. Melakukan pengumpulan, penyusunan, mengklasifikasikan bahan hukum secara sistematis;
2. Melakukan analisa terhadap SJDI hukum berikut cara pengembangan, pembinaan dan peningkatan peran pada PJDHISS maupun pada UPJ ;
3. Mengkkordinasikan UPJ dalam pembangunan dan pengembangan dokumentasi hukum serta pelayanan informasi hukum dalam Provinsi ;
4. Menyelenggarakan kursus Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka pembinaan personil Dokumentasi Hukum ;
5. Menyelenggarakan SJDI Hukum melalui jaringan internet berupa Website ;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SJDI Hukum pada seluruh jajaran SJDI Hukum dalam Provinsi.